Pasuruan, 3 November 2025 - Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka kegiatan benchmarking peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta pembahasan mengenai sumber-sumber pendanaan alternatif. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan.

Dari Pemerintah Kota Palangka Raya, rombongan dipimpin oleh Hadi Suwandoyo, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, bersama dengan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, S.Sos., MM., menyampaikan gambaran umum mengenai Kabupaten Pasuruan, arah pembangunan Jawa Timur, serta hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memaparkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Tribulan I Tahun 2025. Hal ini diperkuat oleh penjelasan perwakilan Inspektorat Daerah, yang menyampaikan bahwa strategi penyusunan SAKIP bergantung pada prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya agar capaian nilai SAKIP dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa Kabupaten Pasuruan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, adanya pemangkasan dana transfer menyebabkan beberapa anggaran yang sebelumnya bersumber dari pusat dihapus, salah satunya yaitu anggaran pembayaran gaji bagi PPPK. Selain itu, disampaikan bahwa hingga saat ini Kabupaten Pasuruan belum menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana perangkat daerah dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Palangka Raya saling berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.