Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diselenggarakan pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini menghadirkan peserta dari Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, OJK Malang, RISE Indonesia, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan, serta perangkat daerah terkait.

FGD ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), termasuk hambatan, potensi, serta langkah percepatan yang dapat ditempuh dalam meningkatkan akses keuangan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah poin penting mengemuka. Inklusi keuangan dipandang sebagai isu strategis pembangunan nasional karena kondisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Padahal, berbagai studi empiris menunjukkan inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian sehingga perlu dipercepat sesuai amanat RPJPN 2025-2045.

Inklusi keuangan juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya meningkatkan akses keuangan masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain menjadi tanggung jawab pusat, inklusi keuangan kini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah melalui IKAD, yang telah dimuat dalam RPJMD di seluruh provinsi dan 293 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan memiliki nilai IKAD sebesar 2,9 pada tahun 2024, terendah di Jawa Timur. Meski demikian, peluang perbaikan masih terbuka lebar, baik dari aspek penggunaan, ketersediaan, maupun kedalaman, yang selama tiga tahun terakhir masih stagnan. Melalui IKAD, penyusunan program dan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran karena berbasis data, sekaligus menjadi dasar optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Diskusi juga menyoroti kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian. Sektor jasa keuangan turut memberikan kontribusi positif terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir. Namun, ketersediaan kantor cabang lembaga jasa keuangan masih menjadi tantangan karena tidak terdapat kantor bank konvensional maupun syariah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Seluruh kantor cabang berada di Kota Pasuruan, sehingga penyediaan layanan akses keuangan di kecamatan-kecamatan perlu terus diperluas.

Dari aspek potensi, Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya besar berupa penduduk usia produktif, UMKM, BUMDes, BUMDesMa, koperasi aktif, koperasi pesantren, serta Koperasi Merah Putih di seluruh desa. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan, keterbatasan jaminan untuk mengakses pembiayaan, daerah blank spot, serta maraknya pinjaman ilegal.